Guru PPPK, Platform Digital, & Akreditasi Baru: Trilogi Perubahan yang Menggetarkan Pendidikan Indonesia

 

Lanskap pendidikan Indonesia saat ini dihadapkan pada tiga transformasi besar yang berlangsung simultan: program rekrutmen masif Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), gelombang adopsi platform pembelajaran digital, dan penerapan sistem akreditasi satuan pendidikan berbasis data yang revolusioner. Ketiganya bukan sekadar kebijakan di atas kertas, melainkan realitas yang mengubah dinamika ruang kelas, manajemen sekolah, dan kebijakan pendidikan secara nyata, membawa harapan sekaligus tantangan multidimensi.

Guru Baru  mengisi  kekurangan guru (Pexels.com/Yan Krukov)

1. Guru PPPK: Solusi Kekurangan Guru yang Belum Tuntas

Mengatasi defisit guru berkualitas, khususnya di daerah terpencil dan untuk mata pelajaran spesifik, menjadi prioritas. Pemerintah merespons dengan rekrutmen Guru PPPK terbesar sepanjang sejarah. Data Badan Kepegawaian Negara (BKN) hingga pertengahan 2025 mencatat lebih dari 1,2 juta guru non-PNS telah berhasil lolos seleksi PPPK, dengan ratusan ribu diangkat tiap tahunnya (Sumber: Kemendikbudristek, 2025).

Dampak Konkret:

• Penutup Celah Staf Pengajar: Sekolah-sekolah di wilayah seperti Papua, NTT, dan Kalimantan Tengah yang sebelumnya mengalami kekurangan guru parah mulai mendapatkan tambahan tenaga pendidik. "Kondisi di mana satu guru menangani tiga kelas sekaligus perlahan membaik. Meski belum sempurna, beban guru berkurang," tutur Siti Aminah, Kepala SMP di Manggarai Barat, NTT.
• Perbaikan Taraf Ekonomi: Penyamaan gaji pokok Guru PPPK dengan PNS golongan IIIa memberikan peningkatan signifikan bagi mantan guru honorer yang bergaji rendah, meningkatkan semangat mengajar.

Persoalan yang Membayangi:

• Status Kontrak Jangka Panjang: Meski kontrak diperpanjang terus, status PPPK sebagai pegawai non-PNS tetap memicu kekhawatiran akan jaminan masa depan, pensiun, dan kepastian hukum dibandingkan status PNS. "Kami mengajar sepenuh hati, namun pertanyaan 'bagaimana jika kontrak tidak diperpanjang?' selalu menghantui," ungkap Ahmad Fauzi, Guru PPPK Matematika di Bekasi.
• Diskrepansi dengan Rekan PNS: Di lapangan, masih terasa perbedaan dalam hal tunjangan tertentu (misalnya tunjangan daerah terpencil) dan persepsi status, menimbulkan kesenjangan psikologis dan finansial.
• Mekanisme Rekrutmen yang Rumit: Lamanya proses mulai pendaftaran, seleksi, hingga penetapan akhir sering dikeluhkan calon guru, menciptakan ketidakpastian berkepanjangan.

Langkah Solutif:

• Pemerintah: Mempercepat distribusi dan penetapan, menyederhanakan prosedur birokrasi, serta mengevaluasi secara transparan skema jaminan pensiun dan kepastian hukum jangka panjang.
• Sekolah: Mengikutsertakan Guru PPPK secara penuh dalam seluruh aktivitas sekolah, memberikan pendampingan adaptasi, serta menciptakan lingkungan kerja yang setara.
• Organisasi Masyarakat: Mengawasi dan mendesak transparansi dalam proses penempatan dan distribusi Guru PPPK, terutama di daerah tertinggal.

2. Platform Digital: Efisiensi yang Terhalang Infrastruktur

Inisiatif Merdeka Belajar mendorong digitalisasi pendidikan. Platform seperti Platform Merdeka Mengajar (PMM), Rapor Pendidikan, dan Kampus Merdeka menjadi infrastruktur kunci. PMM, contohnya, diluncurkan Kemendikbudristek sebagai aplikasi serbaguna berisi perangkat ajar, ruang kolaborasi, dan modul pelatihan.

Manfaat Signifikan:

• Demokratisasi Materi Ajar: Guru di pelosok dapat mengakses modul, video pembelajaran, dan instrumen asesmen berkualitas, seperti modul literasi numerasi SD yang diunduh puluhan ribu kali.
• Jaringan Kolaborasi & Peningkatan Kompetensi: Fitur komunitas dalam PMM memfasilitasi pertukaran praktik baik antar guru lintas wilayah. Pelatihan singkat berbasis mikrolearning menawarkan fleksibilitas.
• Data Pendukung Kebijakan: Rapor Pendidikan menyajikan analisis hasil Asesmen Nasional (AN) dan kondisi satuan pendidikan, menjadi landasan perencanaan sekolah dan intervensi pemerintah.

Kendala Nyata:

• Kesenjangan Infrastruktur Digital: "Platformnya canggih, tapi sinyal di sini tidak stabil. Mengunduh satu modul bisa memakan waktu sejam," keluh Maria Goreti, guru SD di Pegunungan Bintang, Papua. Ketersediaan listrik, jaringan internet, dan gawai memadai masih menjadi kendala utama di banyak daerah 3T.
• Kesiapan Literasi Digital Guru: Kemampuan menggunakan platform digital belum merata di kalangan guru, terutama yang senior atau di daerah terpencil. Pelatihan terbatas dan minimnya pendampingan teknis memperparah situasi.
• Tambahan Beban Administrasi: Sejumlah guru merasa kehadiran platform baru justru menambah beban tugas administratif digital di luar tanggung jawab mengajar utama. Integrasi antar-platform juga belum optimal.

Upaya Perbaikan:

• Pemerintah: Mempercepat penyediaan infrastruktur digital dasar (listrik, internet) di 3T, menyuplai perangkat pendukung (router, tablet) ke sekolah, serta meningkatkan pelatihan blended (daring-luring) yang praktis dan berkelanjutan.
• Pemerintah Daerah: Menganggarkan dana khusus untuk penguatan infrastruktur TIK sekolah dan pendampingan teknis guru.
• Sekolah: Membentuk unit pendamping TIK, memanfaatkan forum komunitas untuk berbagi keterampilan digital, dan mengalokasikan waktu khusus eksplorasi platform.
• Penyedia Layanan Telekomunikasi: Melaksanakan program CSR untuk perluasan jaringan dan paket internet terjangkau bagi pendidik dan sekolah.

3. Akreditasi Baru: Peralihan dari Formalitas ke Esensi Mutu

Sistem akreditasi konvensional sering dikritik karena prosedural, mahal, dan cenderung simbolis. Merespons hal ini, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan Non-Formal (BAN-PNF) memperkenalkan Sistem Akreditasi Baru (SAB) berbasis Data Rapor Pendidikan. Fokusnya bergeser ke kualitas proses pembelajaran dan capaian belajar siswa yang terukur.

Inovasi Penting:

• Penilaian Berbasis Bukti Obyektif: Asesmen utama bersumber dari Rapor Pendidikan yang memuat data seperti hasil AN, tingkat kesenjangan, karakter siswa, dan lingkungan belajar. Pengisian instrumen (IASP) dilakukan daring, meminimalisir beban administratif fisik.
• Orientasi Peningkatan Berkelanjutan: SAB dirancang bukan semata untuk memberi label (A/B/C), melainkan sebagai alat diagnosis guna membantu sekolah mengidentifikasi area perbaikan dan merencanakan peningkatan mutu (Sumber: Buku Saku SAB, BAN-PNF, 2024).
• Prinsip Keterbukaan: Hasil akreditasi dan data pendukungnya dapat diakses publik via situs BAN-PNF, meningkatkan akuntabilitas.

Tantangan Implementasi:

• Pemahaman yang Belum Merata: Filosofi dan mekanisme SAB belum sepenuhnya dipahami oleh semua sekolah, terutama di daerah. Konsep "akreditasi berbasis data" masih asing bagi sebagian kepala sekolah dan pengawas.
• Keandalan dan Konsistensi Data: Akurasi dan kelengkapan data pada Rapor Pendidikan menjadi krusial. Masalah ketidaksesuaian atau keterlambatan penginputan data di tingkat sekolah berpotensi memengaruhi hasil akreditasi.
• Kapasitas Asesor: Pelatihan massif bagi asesor untuk memahami SAB dan menilai berdasarkan data masih berlangsung, berpotensi menimbulkan variasi penilaian di fase awal.

Inisiatif Pendukung:

• BAN-PNF/Kemendikbudristek: Melakukan sosialisasi dan pelatihan intensif tentang SAB hingga ke tingkat akar rumput. Memastikan platform Rapor Pendidikan stabil dan user-friendly.
• Dinas Pendidikan: Membentuk tim fasilitator untuk membantu sekolah memahami Rapor Pendidikan, mengisi IASP dengan benar, dan menyusun rencana peningkatan mutu berdasarkan temuan akreditasi.
• Sekolah: Secara proaktif memanfaatkan Rapor Pendidikan untuk evaluasi internal, memastikan pengisian data akurat dan tepat waktu, serta memandang asesor sebagai mitra peningkatan, bukan pengawas.
• Komite Sekolah/Masyarakat: Memanfaatkan hasil akreditasi yang transparan untuk berpartisipasi dalam pengawasan dan mendukung upaya peningkatan mutu sekolah.

Penutup: Menavigasi Gelombang Perubahan dengan Gotong Royong

Ketiga isu krusial ini—Guru PPPK, Platform Digital, dan Akreditasi Baru—merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya monumental meningkatkan mutu, pemerataan, dan relevansi pendidikan Indonesia. Keberhasilan menghadapi "guncangan" transformatif ini bergantung pada:

1. Konsistensi Kebijakan dan Anggaran Pemerintah: Serta perbaikan sistem dan pendampingan berkelanjutan hingga tingkat tapak.
2. Peningkatan Kapabilitas Seluruh Aktor Pendidikan: Guru, kepala sekolah, pengawas, tenaga kependidikan, dan dinas di semua jenjang harus terus beradaptasi dan belajar.
3. Kemitraan Erat: Antara pemerintah pusat, daerah, satuan pendidikan, masyarakat, sektor swasta (khususnya penyedia infrastruktur digital), dan organisasi pendidikan.
4. Transparansi dan Pertanggungjawaban Publik: Dalam penggunaan dana, proses rekrutmen, implementasi platform, dan pelaksanaan akreditasi.

Gelombang perubahan ini memang mengguncang fondasi lama. Namun, di baliknya tersembunyi peluang emas untuk membangun sistem pendidikan Indonesia yang lebih tangguh, berkeadilan, dan berfokus pada capaian belajar setiap peserta didik. Kunci utamanya adalah kolaborasi, adaptasi, dan fokus tak tergoyahkan pada kualitas pembelajaran siswa. Masa depan pendidikan Indonesia sedang dibentuk hari ini, di ruang kelas yang kini memiliki lebih banyak guru, melalui interaksi di platform digital, dan dalam laporan akreditasi yang mengutamakan kejujuran data. (*)

Referensi:

1. Kemendikbudristek. (2025). Laporan Realisasi Penempatan Guru PPPK (Dokumen Internal).
2. Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Statistik Telekomunikasi Indonesia 2023.
3. Bank Dunia. (2023). Indonesia Economic Prospects: Learning More, Growing Faster (Laporan khusus Pendidikan).
4. Badan Akreditasi Nasional - Pendidikan Non Formal (BAN-PNF). (2024). Buku Saku Sistem Akreditasi Baru (SAB) Berbasis Data Rapor Pendidikan.
5. Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbudristek. (2025). Statistik Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar.
6. Wawancara Lapangan dengan Pendidik & Kepala Sekolah di NTT dan Papua (Nama disamarkan). (Juli 2025).

Kata Kunci : # PPPK, # Platform Digital, # Akreditasi,