Berbagai Peristiwa yang berkaitan dengan Pemilihan Umum 1955

 

Pemilihan umum di Indonesia pertama kalinya pada tahun 1955 yang terjadi dalam dua tahap kegiatan. Pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan Pemilihan Umum tanggal 15 Desember 1955 guna memilih anggota Konstituante. Situasi politik dan ekonomi setelah Indonesia kembali dalam bentuk negara kesatuan dengan melaksanakan kehidupan demokrasi Liberal dan UUD RIS diganti dengan UUD S. Sesuai dengan kehidupan  dalam demokrasi Liberal maka Indonesia terdapat banyak partai politik . Misalnya : PNI, Masyumi, NU, PRI, PSI, Murba, PSII, Partindo, Parlindo dan lain-lain. Dalam sistem pemerintahan dikembangkan sistem parlementer atau kabinet parlementer yang mendapatkan dukungan mayoritas dalam Parlemen (DPR Pusat). Jadi kedudukan kabinet sangat tergantung dari dukungan mayoritas dalam parlemen. Indonesia pada saat itu dibagi dalam 10  Propinsi yang otonom. Dari tahun 1950-1955 terdapat empat buah kabinet yang berkuasa yaitu : 

a.  Kabinet M.  Natsir ( September 1950 – Maret 1951 )

Kabinet M. Natsir merupakan kabinet koalisi dari beberapa partai yang intinya adalah Masyumi , sedangkan PNI yang merupakan partai terbesar kedua tidak ikut dalam kabinet ini. Mohammad Natsir sebagai perdana menteri dalam kabinet ini dengan programnya sebagai berikut :

·       Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk Konstituante

·       Mencapai konsolidasi dan penyempurnaan susunan pemerintahan serta membentuk peralatan negara yang kuat

·       Menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketentraman

·       Mengembangkan dan memperkokoh kesatuan ekonomi rakyat sebagai dasar bagi melaksanakan ekonomi nasional yang sehat

·       Memperjuangkan soal Irian Barat dalam tahun ini

Kabinet M Natsir hanya bertahan sampai tanggal 21 Maret 1951 dan mengembalikan mandatnya setelah DPR menerima mosi Hadikusumo dari PNI mengenai PP N0. 39 Tahun 1950 . Mr. Asaat sebagai Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet M. Natsir didukung seluruh Kabinet menyatakan tidak dapat melakukan mosi mengenai pembekuan dan pembubaran DPR Sementara . Disamping itu Kabinet Natsir sering mengeluarkan UU Darurat . 

b.  Kabinet Sukiman ( April 1951 – Pebruari 1952 ) 

Kabinet Sukiman menggantikan kabinet Natsir yang merupakan koalisi antara Masyumi dan PNI serta partai kecil lainnya. Program Kabinet Sukiman  terdiri dari 7 pasal yang mirip dengan kabinet Natsir hanya mengalami perubahan skala prioritas. Walaupun pemulihan keamanan dan ketertiban mendapatkan prioritas pertama, tetapi masih ada ganguan keamanan berupa pemberontakan DI/TII yang semakin meluas , RMS (Republik Maluku Selatan ) yang belum dapat ditanggulangi. Kabinet Sukiman dituduh condong ke Barat sehingga timbul serangkaian pemogokan dan gerombolan bersenjata dengan lambang palu arit yang menyerang sebuah pos polisi. Pemerintah menuduh PKI-lah dalangnya, sehingga pemerintah mengadakan razia penangkapan besar-besaran terhadap PKI. Kabinet Sukiman terkenal kabinet yang serius menumpas PKI sehingga mendapatkan persetujuan dan bantuan ekonomi dari Amerika Serikat dengan ditandatangi Matual Security Act ( Undang-Undang Kerjasama Keamanan ) antara Menteri Luar Negeri Subardjo dan Cochran Duta Besar Amerika  tanggal 15 Januari 1952. Ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat ikatan atas kebebasan politik luar negeri Republik Indonesia sehingga menimbulkan reaksi keras berbagai pihak dan akhirnya kabinet Sukiman jatuh dan mengembalikan mandatnya ke Presiden tanggal 23 Pebruari 1952. 

c.   Kabinet  Wilopo ( April 1952 – Juni 1953) 

Kabinet ini didukung oleh PNI, Masyumi dan PSI dibawah Perdana Menteri Wilopo dari PNI. Kabinet ini mempunyai 6 program , dimana kesejahteraan umum menjadi prioritas utama. Peristiwa penting dalam kabinet ini pada saat ada tuntutan Angkatan Darat yang menginnginkan dibubarkannya parlemen (DPRS) yang diganti dengan parlemen lain yang baru  yang terjadi tanggal 17 Oktober 1952. Demonstrasi bergerak dari gedung DPR ke Istana Merdeka untuk menyampaikan tuntutan tersebut kepada Presiden . KSAD A.H. Nasution  beserta pimpinan Angkatan Darat  baik pusat maupun daerah menghadap Presiden Soekarno mengusulkan agar parlemen sementara dibubarkan karena berbau kolonial. Presiden menolak membubarkan parlemen dan menyatakan dirinya bukan diktator , serta akan membicarakan masalah tersebut dengan pemerintah. Peristiwa 17 Oktober 1952 mengakibatkan Nasution di gantikan Kolonel Bambang Sugeng .  

                                                    Jendral Nasition (Sumber  :  Encharta, 2006)
 

Hal ini memberi gambaran bagaimana hubungan kekuatan politik dan militer pada waktu itu. Peritiwa itu tidak mengakibatkan jatuhnya Kabinet Wilopo , namun menjadi turun reputasinya. Peristiwa lain menyusul yakni peristiwa Tanjung Morawa suatu daerah kecamatan di Sumatera Timur dimana terdapat perkebunan milik Asing khususnya tembakau. Pada jaman Jepang perkebunan tersebut ditinggalkan oleh kontraktornya, dan oleh rakyat dengan dorongan Jepang perkebunan ini digarap untuk tanaman bahan makanan. Atas dasar persetujuan KMB para kontraktor menuntut kembali tanah perkebunannya dan pemerintah menyetujui tuntutan mereka. Karena tanah perkebunan itu dapat menghasilkan devisa yang diperlukan maka pemerintah sangguh menjamin modak asing yang ditanam di Sumatera Timur tersebut dan juga diharapkan banyak modal asing yang masuk dan ditanam di Indonesia.  Petani di daerah tersebut protes , tetapi disambut dengan tembakan yang menyebabkan beberapa petani tewas. Terjadi reaksi dikalangan rakyat yang ditindaklanjuti mosi dari DPRS sehingga kabinet Wilopo jatuh dan mengembalikan mandatnya kepada Presiden.  

d.  Kabinet Ali Satroamidjojo (Juli 1953 – Juli 1955) 

Kabinet Ali Satroamidjojo adalah kabinet keempat yang terbentuk pada tanggal 31 Juli 1953. Kabinet ini tanpa didukung Masyumi , namun mendapat dukungan yang banyak dari berbagai partai termasuk partai baru NU. Kabinet Ali Sastroamodjojo dengan Wakil Perdana Menteri Mr. Wongsonegoro  dari  Partai Indonesia Raya dikenal dengan nama Kabinet Ali-Wongso, dengan programnya adalah :

·       Dalam negeri mencakup soal keamanan , pemilihan umum , kemakmura dan keuangan negara dan perundang-undangan .

·       Pengembalian Irian Barat

·       Politik luar negeri bebas aktif

Pada masa Kabinet Ali Satroamidjojo dapat menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika I di Bandung pasa tanggal 18-24 April 1955. Dalam KAA I ternyata memiliki pengaruh besar  dan arti penting bagi solidaritas dan perjuangan kemerdekaan Bangsa Asia -Afrika dan juga dapat membawa pengaruh yang lain seperti : berkurangnya ketegangan dunia, Australia dan Amerika Serikat mulai menghapuskan politik deskriminasi di negaranya.  Belanda mulai repot menghadapi blok Asia-Afrika di PBB karena masih ingin mempertahankan Irian Barat. Dengan terselenggaranya KAA I di Bandung merupakan prestasi tersendiri bagi Bangsa Indonesia.

Indonesia belum memiliki parlemen hasil pemilihan umum , karena itu dipandang perlu pemilihan umum sebagai program penting bagi setiap kabinet. Program pemilihan umum sudah dimulai sejak Kabinet Ali Satroamidjojo I , pada tanggal 4 Nopember 1953 sudah terbentuk Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang dipimpin S. Hadikusumo dan tanggal pelaksanaannya telah ditetapkan 29 September 1955 memilih DPR dan tanggal 15 Deseber memilih anggota konstituante. Namun sebelum pemilian umum dilaksanakan Kabinet Ali Sartroamidjojo keburu jatuh dan menyerahkan mandatnya kepada Wakil Presiden Moh Hatta ( Presiden Soekarto sedang beribadah haji). 

e.   Kabinet  Burhanudin Harahap Dan Pemilu Tahun 1955 

Setelah Kabinet Ali Sastroamidjojo jatuh , Wakil Presiden Moh. Hatta segera menunjuk tiga formatur untuk membentuk kabinet baru : yaitu Sukiman (Masyumi), Wilopo (PNI) dan Asaat ( Non partai) . Usaha itu tidak  berhasil lalu ditunjuk Burhanuddin Harahap (Masyumi) sebagai formatur. Usaha mengajak PNI tidak berhasil , sehingga Kabinet ini dibentuk tanpa ada wakil dari PNI. Berdirilah Kabinet Burhanuddin Harahap yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pemilihan umum dengan waktu yang sudah ditetapkan. Puluhan partai politik , organisasi masa dan perorangan ikut serta mencalonkan diri dalam pemilihan umum pertama tersebut . Pemilihan umum pelaksanaannya dibagi 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2.139 kecamatan dan 43.429 desa . DPR hasil pemilihan umum beranggotakan 272 orang dengan perhitungan 1 orang DPR mewakili 300.000 orang penduduk sedangkan Konstituante berjumlah 542 orang.

Hasil pemilihan umum I tahun 1955 , keluar sebagai partai besar adalah : PNI 57 wakil , Masyumi 57 wakil, NU 45 wakil dan PKI 39 wakil serta sisanya 59 kursi dibagi banyak partai kecil . Sebagai hasil dari pemilihan umum maka dibentuklah DPR dan Konstituante dan dilantik pada tanggal 10 Nopember 1956. Pelaksanaan pemilihan umum yang sukses itu merupakan hasil dari Kabinet Burhanuddin Harahap. Ada macam persoalan dalam pemerintahan kabinet Burhanudin Harahap  yaitu  : persoalan pertama  angkatan udara dimana Kabinet bermaksud mengangkat Komodor H. Suyono manjadi wakil Kepala Staf mewakili KSAU Suryadarma. Tetapi Suryadarma tidak menyetujui pengangkatan tersebut sehingga pengangkatan batal. Namun Suryadarma mendapat perlindungan Presiden Soekarno , maka pemboikotan yang dilakukan Suryadarma tidak mendapatkan tuntutan . Peristiwa tesebut merupakan pukulan bagi Kabinet Burhanuddin Harahap dan Wakil Presiden Moh Hatta. Persoalan kedua Kabinet Burhanuddin Harahap berani membubarkan Uni Indonesia -Belanda secara sepihak. Parlemen menerima pembatalan ini , namun Presiden Soekarno tidak bersedia menandatangani dengan alasan Undang-Undang itu dengan alasan pembatalan persetujuan KMB hendaknya menyeluruh dan menanti Kabinet yang didukung parlemen hasil pemilihan umum. Dengan demikian Kabinet Burhanuddin Harahap jatuh dan akhirnya mengembalikan mandat kepada Presiden pada tanggal 3 Maret 1956. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Bernard Dahm , sejak awal sampai akhir periode ini Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dibebani permasalahan yang komplek dan muncul dari warisan Undang-undang kolonial Belanda , orientasi politik luar negeri, hubungan antara pemerintah dan ABRI serta isu yang menyangkut  keamanan dalam negeri dengan beberapa pemberontakan yang terjadi.

Kata Kunci : # Pemilu 1 1955, # Multi Partai, # Parlementer,